Terbatas Kepada Pengidap HIV-AIDS, Perpres JKN Digugat

Terbatas Kepada Pengidap HIV-AIDS, Perpres JKN Digugat

–>

Suara. com – Sejumlah organisasi sipil menggugat Susunan Presiden (Perpres) Nomor 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional karena dianggap diskriminatif terhadap pengidap HIV-AIDS.

Organisasi sipil yang terdiri dari Rumah Saru, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), dan Organisasi Perubahan Nasional Indonesia (OPSI), menggugat Perpres JKN ke Mahkamah Agung, Senin (10/8/2020).

Dalam keterangan pers yang diterima Suara. com, pengkhususan pelayanan JKN bagi angguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol serta gangguan akibat sengaja menyiksa diri sendiri, atau akibat melayani hobi yang membahayakan diri sendiri adalahtindakan yang diskriminatif.

Selain itu, keyakinan seperti yang tertuang dalam Pencetus 52 huruf i dan huruf j Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tubuh sebagaimana yang telah diubah secara Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tarikh 2018 tentang Jaminan Kesehatan berantakan selanjutnya disebut Pasal 52 huruf i dan j Perpres No. 64/2020, bertentangan dengan sejumlah sistem perundang-undangan di atasnya, seperti UNDANG-UNDANG Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Kesehatan, dan UU Kesehatan Jiwa.

Para pemohon menilai, keberadaan ketentuan tersebut memuat stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV-AIDS dan pemakai narkotika karena mengecualikan seluruh layanan kesehatan bagi orang dengan HIV-AIDS dan pecandu narkotika dalam tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kaya diketahui, hak atas jaminan sosial yang dijamin UUD 1945, diwujudkan dalam kerangka Jaminan Sosial Nasional yang melingkupi salah satunya Cagaran Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, hal itu dilakukan oleh BPJS sebagai penyelenggara program jaminan sosial.

Melalui program BPJS, masyarakat yang terdaftar di dalam program JKN dapat menikmati sarana berupa bantuan untuk
pengobatan baik secara penuh maupun dengan subsidi. Sayangnya, program JKN dengan diselenggarakan BPJS tidak serta merta dapat menjamin pembiayaan pengobatan semesta jenis penyakit.

Pengecualian JKN terhadap beberapa servis kesehatan dinyatakan di dalam Perkara 26 UU No. 40 Tarikh 2004 tentang Sistem Jaminan Baik Nasional yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 52 Perpres 75 Tahun 2019 jo. Perpres 82 Tahun 2018 tentang Garansi Kesehatan.

Ketentuan ini menyatakan pengecualian terhadap jenis layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS, namun hal yang berbeda justru dimuat di ketentuan huruf (i) dan (j) Perpres No. 64/2020 tersebut, pengecualian justru diberlakukan kepada jenis aib bukan jenis layanan yakni kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol serta gangguan kesehatan akibat berniat menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.